MATARAM — Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nusa Tenggara Barat memilih cara berbeda memperingati hari jadinya. Bukan sekadar seremoni, organisasi profesi ini membuka program pembuatan 56 akta pendirian yayasan secara gratis bagi masyarakat di seluruh wilayah NTB.
Program pengabdian masyarakat tersebut digelar dalam rangka HUT IPPAT ke-39, berkolaborasi dengan Sekolah Abata Lombok yang pada tahun ini memasuki usia ke-17. Pendaftaran dibuka sejak 1 September hingga 10 Oktober 2026, sedangkan penyerahan akta dijadwalkan serentak pada 25 Oktober 2026.
Sasarannya cukup luas: yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, kemanusiaan, maupun kegiatan masyarakat. Syarat utamanya, yayasan tersebut berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Kuota dibatasi sebanyak 56 yayasan.
Ketua Pengurus Wilayah IPPAT NTB, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., mengatakan program tersebut dirancang untuk membawa profesi lebih dekat kepada kebutuhan nyata masyarakat.
“Organisasi profesi jangan hanya terlihat ketika berbicara regulasi dan kepentingan anggota. Ilmu dan kewenangan yang kita miliki harus kembali kepada masyarakat. Melalui program ini, IPPAT NTB ingin membantu lembaga-lembaga sosial memperoleh fondasi hukum yang lebih tertib, kuat, dan berkelanjutan,” kata Saharjo.
Menurut Saharjo, keberadaan akta pendirian bukan sekadar urusan administrasi. Legalitas yang baik menjadi pintu masuk bagi yayasan untuk membangun tata kelola, memperoleh kepercayaan publik, dan mengembangkan pelayanan secara lebih profesional.
Kolaborasi dengan Sekolah Abata Lombok, kata dia, juga membawa pesan bahwa hukum dan pendidikan dapat bertemu pada satu titik: pemberdayaan masyarakat.
Program ini sekaligus memperlihatkan arah yang hendak dibangun Pengwil IPPAT NTB organisasi profesi yang tak hanya mengurus kepentingan internal, tetapi juga menghadirkan manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
Dari kantor PPAT dan bangku Sekolah, pengabdian itu kini bergerak keluar: membantu masyarakat membangun lembaga yang memiliki kepastian hukum dan masa depan.
0 Komentar