 |
| Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Dr. Eduardus Bayo Silli, SH, MHum |
Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nusa Tenggara Barat (Pengwil IPPAT NTB) bersama Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Mataram menegaskan komitmen kuat dalam membangun kesadaran hukum pertanahan masyarakat melalui peluncuran program strategis bertajuk “IPPAT NTB Masuk Desa”, yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026.
Program ini dirancang sebagai gerakan masif, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mendekatkan edukasi hukum pertanahan langsung kepada masyarakat desa sebagai garda terdepan pencegahan konflik dan sengketa tanah. Sejumlah desa di Pulau Lombok telah ditetapkan sebagai lokasi awal, di antaranya Desa Lungkak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, serta Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
Ketua Pengwil IPPAT NTB, Dr. Saharjo, SH, MKn, MH, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah korektif dan progresif dalam menjawab persoalan pertanahan yang selama ini banyak berakar dari minimnya literasi hukum masyarakat.
“IPPAT NTB Masuk Desa bukan program seremonial. Kegiatan ini sudah berjalan ditahun kedua kepengurusan Pengwil IPPAT NTB, program Ini adalah gerakan moral dan profesional. Tanah adalah identitas, martabat dan masa depan keluarga. Jika tidak dipahami secara hukum, ia berpotensi menjadi sumber konflik berkepanjangan. Karena itu IPPAT harus hadir langsung di desa,” tegas Dr. Saharjo.
Menurutnya, IPPAT tidak boleh hanya berperan di ranah administratif, tetapi juga menjadi agen edukasi hukum dan pelindung kepastian hak masyarakat atas tanah.
Dari sisi akademik, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Dr. Eduardus Bayo Silli, SH, MHum, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
“Ilmu hukum tidak boleh berhenti di ruang kelas. Ia harus hidup, membumi, dan menjawab persoalan nyata masyarakat. Sinergi dengan IPPAT NTB ini adalah lompatan besar pendidikan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial,” ujarnya.
Keterlibatan mahasiswa juga menjadi kekuatan utama program ini. Anita Kusumaningrum, SH, selaku perwakilan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Mataram, menyampaikan kesiapan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam program tersebut.
“Program IPPAT NTB Masuk Desa adalah ruang pembelajaran sekaligus pengabdian. Kami belajar langsung dari realitas masyarakat, sehingga kelak menjadi notaris dan PPAT yang tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga berintegritas dan berempati,” ungkap Anita.
Program IPPAT NTB Masuk Desa diproyeksikan menjadi ikon gerakan literasi hukum pertanahan di Nusa Tenggara Barat, serta model sinergi nasional antara organisasi profesi, perguruan tinggi, dan generasi muda. Dari desa, IPPAT NTB menyalakan obor kesadaran hukum demi terwujudnya masyarakat yang tertib administrasi pertanahan, berdaulat hukum, dan bermartabat.
0 Komentar