Mataram – Di tengah semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nusa Tenggara Barat mengambil langkah strategis dengan meluncurkan gerakan IPPAT NTB Masuk Desa. Program ini menegaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya membutuhkan akses permodalan dan infrastruktur, tetapi juga kepastian hukum atas tanah sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat.
Ketua Pengurus Wilayah IPPAT NTB, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., menegaskan bahwa masih banyak masyarakat desa menghadapi persoalan administrasi pertanahan yang berpotensi memicu sengketa dan menghambat aktivitas ekonomi.
"Tanah adalah aset paling berharga bagi masyarakat desa. Ketika kepastian hukumnya kuat, masyarakat akan lebih percaya diri mengembangkan usaha, berinvestasi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujarnya.
Melalui IPPAT NTB Masuk Desa, organisasi profesi ini tidak hanya hadir sebagai mitra dalam bidang pertanahan, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan edukasi hukum kepada masyarakat. Program tersebut membawa enam agenda utama, yakni Desa Sadar Tertib Pertanahan, Klinik Hukum Pertanahan Keliling, Gerakan NTB Bebas Mafia Tanah, IPPAT Mengabdi untuk Desa, Legal Check-Up Pertanahan Desa, dan Festival Desa Tertib Pertanahan.
Bagi IPPAT NTB, pendekatan preventif dinilai lebih efektif dibandingkan penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi. Edukasi mengenai administrasi pertanahan, pemahaman prosedur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi fokus utama agar potensi konflik dapat diminimalkan sejak awal.
Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan melahirkan desa-desa yang memiliki tata kelola pertanahan lebih tertib dan mendukung iklim investasi yang sehat.
Di bawah kepemimpinan Dr. Saharjo, IPPAT NTB berupaya memperluas peran organisasi profesi dari sekadar pelayanan administratif menjadi mitra pembangunan daerah. Pendekatan tersebut menempatkan kepastian hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus penguatan ekonomi desa.
Melalui gerakan IPPAT NTB Masuk Desa, organisasi ini ingin menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang perlindungan hak masyarakat atas tanah. Dari kepastian hukum itulah diharapkan lahir desa-desa yang lebih aman, produktif, dan sejahtera.
Saharjo Lombok
0 Komentar