Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum, mendorong investasi, dan mendukung pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Workshop Notaris dan PPAT yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (6/7/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa berbagai potensi unggulan Nusa Tenggara Barat, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, kelautan, industri, hingga ekonomi kreatif, membutuhkan ekosistem hukum yang kuat agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.
"Profesionalisme, integritas, independensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum merupakan modal utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah di mata investor," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa organisasi profesi seperti INI dan IPPAT tidak hanya menjadi wadah bagi para praktisi hukum, tetapi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah, khususnya dalam menghadirkan kepastian hukum yang menjadi fondasi iklim investasi.
Menurut Wakil Gubernur, kehadiran berbagai agenda nasional dan internasional di NTB serta meningkatnya arus investasi menjadikan peran Notaris dan PPAT semakin penting dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Nusa Tenggara Barat, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi NTB terhadap profesi Notaris dan PPAT.
"Kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB menjadi energi bagi IPPAT NTB untuk terus meningkatkan profesionalisme anggota, memperkuat integritas organisasi, serta menghadirkan pelayanan hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah, ATR/BPN, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah," ujar Saharjo.
Menurutnya, Pengwil IPPAT NTB selama ini terus bergerak melalui berbagai program edukasi hukum pertanahan, penguatan tertib administrasi pertanahan, pendampingan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor sebagai bentuk kontribusi nyata organisasi terhadap pembangunan dan peningkatan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat.
Workshop yang digagas Pengda INI dan IPPAT Kabupaten Sumbawa serta Kabupaten Sumbawa Barat tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi Notaris serta PPAT agar mampu menjawab dinamika regulasi dan kebutuhan pelayanan hukum yang semakin berkembang.
Saharjo Lombok
0 Komentar