Mataram – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nusa Tenggara Barat, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., untuk menegaskan arah kepemimpinannya dalam membangun organisasi profesi yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga menjadi mitra strategis Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan.
Di bawah kepemimpinannya, Pengwil IPPAT NTB terus mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum, Ombudsman, hingga Direktorat Jenderal Pajak. Sinergi tersebut diwujudkan melalui forum ilmiah, pendidikan berkelanjutan, koordinasi kelembagaan, dan dialog hukum untuk membangun kesamaan perspektif dalam menghadapi dinamika persoalan pertanahan.
Bagi Dr. Saharjo, organisasi profesi tidak boleh berjalan sendiri. Sebaliknya, IPPAT harus menjadi bagian dari ekosistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.
"Sinergi dengan aparat penegak hukum bukanlah bentuk ketergantungan, melainkan manifestasi tanggung jawab profesi dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap PPAT," tegas Dr. Saharjo.
Ia menilai semangat "Polri untuk Masyarakat" yang diusung pada Hari Bhayangkara ke-80 memiliki nilai yang sejalan dengan misi IPPAT, yakni menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selama memimpin Pengwil IPPAT NTB, Dr. Saharjo dikenal aktif membangun komunikasi lintas institusi, mendorong peningkatan kompetensi anggota, serta memperkuat budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika profesi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kualitas organisasi profesi tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi dari kemampuannya membangun kepercayaan, kolaborasi, dan solusi bersama seluruh pemangku kepentingan.
Momentum Hari Bhayangkara ke-80, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila organisasi profesi dan aparat penegak hukum berjalan dalam semangat yang sama: melayani masyarakat, menjaga integritas, dan mengawal pembangunan nasional melalui penegakan hukum yang adil dan berkeadaban.
"IPPAT NTB akan terus berdiri sebagai organisasi yang profesional, independen, namun terbuka untuk bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum. Sebab, kolaborasi yang dibangun atas dasar integritas adalah fondasi utama dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat," tutup Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H.
Saharjo Lombok
0 Komentar