Mataram — Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nusa Tenggara Barat (PENGWIL NTB IPPAT) mulai memperkuat konsolidasi internal organisasi sebagai bagian dari upaya mendorong pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah yang lebih tertib, adaptif, dan berorientasi pada kepastian hukum masyarakat.
Langkah tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi PENGWIL NTB IPPAT yang menghadirkan unsur Majelis Kehormatan Wilayah (MKW), Majelis Kehormatan Daerah (MKD), Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, tim penasihat, tim pakar, pengurus bidang, hingga jajaran Pengurus Daerah IPPAT se-Nusa Tenggara Barat.
Forum itu tidak hanya menjadi ruang pembahasan berbagai dinamika pelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dispenda kabupaten/kota se-NTB, tetapi juga menjadi momentum memperkuat arah organisasi profesi agar lebih solid, konstruktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ketua PENGWIL NTB IPPAT, Dr. Saharjo, menekankan pentingnya membangun pendekatan organisasi yang lebih tenang, elegan, dan berbasis solusi. Menurutnya, tantangan pelayanan pertanahan tidak cukup disikapi melalui kritik semata, melainkan membutuhkan konsolidasi data, penguatan etika profesi, serta komunikasi kelembagaan yang sehat dan terukur.
“Fokus kita bukan pada polemik, tetapi pada solusi. Konsolidasi, data, dan etika profesi adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang tertib dan pasti,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga menegaskan komitmen IPPAT NTB untuk menjaga marwah profesi PPAT sebagai bagian penting dalam sistem pelayanan hukum pertanahan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
Di tengah percepatan transformasi layanan pertanahan menuju sistem digital dan elektronik, organisasi profesi dinilai perlu mengambil peran yang lebih strategis, bukan hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai mitra pemikiran yang mampu menghadirkan gagasan, menjaga kualitas pelayanan, sekaligus memperkuat kepastian hukum di daerah.
Konsolidasi itu sekaligus memperlihatkan arah baru organisasi profesi di NTB yang mulai menempatkan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem, dan stabilitas kelembagaan sebagai fokus utama, sementara kepemimpinan hadir sebagai penjaga arah dan nilai organisasi secara elegan dan proporsional.
Saharjo Lombok
0 Komentar