Mataram — IPPAT NTB melalui Tim Advokasi Layanan Pertanahan menggelar rapat koordinasi bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Jumat, 21 Mei 2026.
Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif sebagai bagian dari penguatan sinergi antara organisasi profesi dan instansi pertanahan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan.
Berbagai isu strategis menjadi pembahasan bersama, mulai dari validasi sertipikat, pemeriksaan berkas SPS, pembatasan layanan sementara, percepatan digitalisasi pertanahan, hingga implementasi kebijakan LSD dan LP2B.
Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat Putu Juni Swasta S.SIT, MH., menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus menyelesaikan backlog layanan yang merupakan akumulasi berkas sejak beberapa tahun sebelumnya. Di tengah keterbatasan SDM teknis dan proses transisi menuju sistem elektronik, Kantah Lombok Barat terus melakukan berbagai langkah pembenahan internal guna mempercepat pelayanan.
Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:
1. penataan ruang layanan,
2. penambahan tim pelayanan,
3. percepatan proses validasi,
4. serta pembukaan ruang komunikasi aktif dengan PPAT dan organisasi profesi.
Ketua Pengwil IPPAT NTB, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Kantah Lombok Barat dalam melakukan pembenahan layanan secara bertahap.
Menurutnya, transformasi layanan pertanahan menuju sistem elektronik memang membutuhkan proses, kesiapan data, serta penguatan sumber daya yang memadai agar pelayanan publik dapat berjalan semakin efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Yang terpenting hari ini adalah terbangunnya komunikasi yang baik, semangat perbaikan bersama, dan keterbukaan untuk saling mencari solusi,” ujarnya.
IPPAT NTB juga mendorong penguatan koordinasi teknis, percepatan validasi data elektronik, penyusunan SOP yang semakin jelas terkait LSD dan LP2B, serta sinkronisasi informasi tata ruang guna mendukung pelayanan yang lebih optimal.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan organisasi profesi untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, responsif, dan semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Saharjo Lombok
Afipuddin Afip
0 Komentar