MATARAM — Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan respons cepat terhadap agenda nasional organisasi dengan menindaklanjuti rencana sosialisasi Peraturan Perkumpulan (Perkum) dari Pengurus Pusat (PP) IPPAT.
Ketua Pengwil IPPAT NTB, Saharjo, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan seluruh anggota di daerah memahami secara utuh arah kebijakan organisasi serta implikasi regulatifnya dalam praktik jabatan PPAT.
“Pengwil NTB pada prinsipnya siap mendukung penuh agenda PP,” ujar Saharjo, Jumat (24/4/2026).
Respons tersebut langsung ditindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi melalui Zoom yang melibatkan struktur lengkap organisasi, mulai dari Ketua Bidang, Majelis Kehormatan Wilayah (MKW), hingga Majelis Kehormatan Daerah (MKD) dan seluruh Ketua Pengurus Daerah se-NTB.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Wilayah IPPAT NTB, Afippudin, yang mengarahkan jalannya pembahasan agar tetap fokus pada kesiapan teknis dan substansi sosialisasi Perkum dari Pengurus Pusat.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Pengwil IPPAT NTB, Afippudin, menegaskan bahwa koordinasi internal menjadi kunci dalam memastikan agenda sosialisasi Perkum berjalan efektif dan terstruktur.
“Momentum ini kami manfaatkan untuk memperkuat sinergi antar lini,” kata Afippudin.
Hasil rapat koordinasi menyepakati bahwa kegiatan sosialisasi Perkum akan dilaksanakan secara luring (offline). Keputusan tersebut diambil oleh seluruh peserta rapat dengan mempertimbangkan efektivitas penyampaian materi, kedalaman diskusi, serta pentingnya interaksi langsung antara narasumber dari Pengurus Pusat dengan para anggota di daerah.
Pengwil IPPAT NTB juga menilai perlunya rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh pengurus daerah se-NTB secara lebih intensif. Langkah ini dipandang strategis untuk memastikan tidak terjadi disparitas pemahaman di tingkat daerah serta memperkuat kesiapan teknis masing-masing pengda dalam mengimplementasikan hasil sosialisasi Perkum nantinya.
Selain itu, Pengwil IPPAT NTB menegaskan komitmennya dalam memberikan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anggota di daerah. Mulai dari isu teknis jabatan, persoalan etik, hingga dinamika hukum yang berpotensi dihadapi PPAT, seluruhnya menjadi perhatian serius pengurus wilayah untuk segera ditindaklanjuti secara terukur dan profesional.
Rapat koordinasi yang digelar pada Jumat sore itu sekaligus menjadi bagian dari upaya Pengwil IPPAT NTB dalam menjaga ritme organisasi tetap adaptif terhadap dinamika regulasi. Pengwil menilai, kecepatan merespons kebijakan pusat maupun persoalan anggota merupakan indikator penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas PPAT di daerah.
Dengan langkah proaktif ini, Pengwil IPPAT NTB menegaskan posisinya sebagai wilayah yang solid dalam mengawal implementasi kebijakan organisasi, sekaligus memastikan setiap perubahan regulasi serta persoalan anggota dapat ditangani secara cepat, tepat, dan akuntabel.
0 Komentar