Pengawasan Investasi Diperketat, IPPAT NTB Tekankan Peran Kunci PPAT dalam Cegah Praktik Ilegal

PRAYA — Kejaksaan Negeri Lombok Tengah memperketat pengawasan investasi dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi. Kebijakan ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai regulasi serta mencegah munculnya praktik ilegal di daerah.

Pembentukan Satgas ini sekaligus menjadi bagian dari upaya daerah dalam menciptakan iklim investasi yang aman, transparan, dan berintegritas sesuai arahan pemerintah pusat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, mengungkapkan pihaknya akan menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk praktik nominee yang kerap digunakan untuk menyiasati aturan.

Ia menjelaskan, penggunaan nama warga lokal oleh investor dapat menimbulkan dampak hukum serius bagi pihak yang dipinjam namanya.

“Risikonya tidak main-main, mulai dari persoalan pajak hingga potensi keterlibatan dalam tindak pidana,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengwil IPPAT NTB, Dr. Saharjo, menilai langkah Kejari sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan tata kelola investasi yang sehat, khususnya di sektor pertanahan.

Menurutnya, PPAT memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan setiap transaksi tanah berlangsung sesuai ketentuan hukum.

“PPAT harus memastikan identitas para pihak jelas, objek tanah sah, dan proses transaksi tidak melanggar aturan,” ujarnya.

Ia menegaskan, PPAT tidak boleh terlibat dalam praktik yang bertujuan mengakali regulasi, termasuk skema nominee.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan, PPAT diwajibkan menolak pembuatan akta sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan etik.

“Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut kepastian hukum jangka panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saharjo menyampaikan dukungan terhadap pembukaan layanan pengaduan oleh Kejari Lombok Tengah sebagai langkah preventif melindungi masyarakat.

Ia juga mendorong peningkatan literasi hukum bagi investor agar memahami prosedur penanaman modal asing secara benar.

“Investasi yang berkelanjutan harus dibangun di atas kepatuhan hukum dan transparansi sejak awal,” tutupnya.