Aula Desa Labuapi tampak lebih ramai dari biasanya pada Rabu (14/1/2026). Sejak pagi, aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan para kepala dusun mulai memenuhi ruangan untuk mengikuti sosialisasi pertanahan yang digelar dalam program IPPAT NTB Masuk Desa.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Mataram, bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nusa Tenggara Barat. Tim mahasiswa yang terlibat terdiri atas Ni Made Aryani Saraswati Dewi, Baiq Lestari Oktofiana, Regina Annynditha Putri Hikmawan, I Gede Deevindra Anarghya Priyatnadi, Arpyana Wahyuni, dan Faessler Hasan Basri.
Dalam sosialisasi tersebut, mahasiswa menyampaikan materi mengenai sertifikat elektronik, mulai dari pengenalan konsep, proses alih media sertifikat analog ke sertifikat elektronik, hingga penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku. Materi ini disampaikan sebagai respons atas perubahan sistem layanan pertanahan yang kini bergerak menuju digital.
Kegiatan tersebut mendapat pendampingan dari Notaris dan PPAT Budi Priyatnadi, S.H., M.Kn., yang menurut penyelenggara memberikan penguatan pada aspek praktik administrasi pertanahan dan peran PPAT dalam proses sertifikasi elektronik.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Labuapi H. Amanah, S.H., Sekretaris Desa Muhammad Juaini, perangkat desa, para Ketua BPD, serta kepala dusun. Pemerintah desa menyampaikan bahwa sosialisasi ini dirasakan penting karena masih banyak masyarakat desa yang belum mengenal sertifikat elektronik, sementara kebijakan digitalisasi pertanahan terus berjalan.
Pemerintah desa juga menyampaikan harapan agar ke depan desa tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi tetap dilibatkan dalam proses sertifikasi elektronik, khususnya dalam pendampingan administrasi dan penyampaian informasi kepada warga.
Ketua Pengurus Wilayah IPPAT NTB Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., menyampaikan bahwa program IPPAT NTB Masuk Desa dimaksudkan untuk mempertemukan kebijakan pertanahan dengan kondisi riil masyarakat desa. Ia menyebutkan bahwa perubahan sistem pertanahan membutuhkan pemahaman bersama agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat bawah.
Ia juga menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa magister kenotariatan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran lapangan yang penting, sekaligus upaya membangun kesadaran hukum pertanahan sejak dari desa.
Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan antusiasme peserta dan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang mencerminkan tingginya perhatian aparatur desa terhadap isu pertanahan yang mereka hadapi sehari-hari.
0 Komentar