Dari 116 akta bersama Pengwil INI NTB pada 2024 hingga 56 akta bersama IPPAT NTB pada 2026, SEKOLAH ABATA LOMBOK menunjukkan bahwa mutu pendidikan juga tercermin dari manfaatnya bagi masyarakat.
MATARAM, 15 Oktober 2026 — SEKOLAH ABATA LOMBOK kembali memperluas pengabdiannya kepada masyarakat melalui program pembuatan 56 akta pendirian yayasan gratis, berkolaborasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nusa Tenggara Barat.
Program ini merupakan penyelenggaraan kedua. Sebelumnya, pada 2024, Abata berkolaborasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) NTB dalam pembuatan 116 akta pendirian yayasan gratis.
Dengan demikian, dua penyelenggaraan program tersebut mencakup 172 akta, terdiri atas 116 akta pada 2024 dan target 56 akta pada 2026.
Biro Kesra NTB Apresiasi Kepedulian Abata
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB, H. Amir, S.Pd., M.M., memberikan apresiasi atas inisiatif SEKOLAH ABATA LOMBOK yang secara konsisten mempertemukan dunia pendidikan dan profesi hukum untuk membantu masyarakat.
Program tersebut dinilai sejalan dengan semangat penguatan kelembagaan pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan di NTB.
Perhatian Biro Kesra juga membuka peluang sinergi lebih luas dalam pembinaan yayasan, penguatan tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Saharjo: Sekolah Bermutu Harus Bermanfaat bagi Masyarakat
Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., selaku Ketua Tim Pengendali Mutu SEKOLAH ABATA LOMBOK, menegaskan bahwa keberhasilan sekolah tidak boleh hanya diukur dari prestasi akademik, jumlah siswa dan kemegahan fasilitas.
"Sekolah yang bermutu bukan hanya sekolah yang mampu mendidik siswanya dengan baik, tetapi juga sekolah yang keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat. Itulah semangat yang ingin kami bangun di Abata Lombok," ujar Saharjo.
Menurutnya, kesinambungan program akta yayasan gratis sejak 2024 merupakan wujud tanggung jawab sosial lembaga pendidikan.
"Kami tidak ingin Abata tumbuh sendirian. Kami ingin lembaga-lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan lainnya juga tumbuh lebih kuat. Bagi kami, pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari budaya mutu dan tanggung jawab moral sebuah lembaga pendidikan," katanya.
Saharjo, yang juga menjabat Ketua Pengwil IPPAT NTB, menyambut baik perhatian Biro Kesra terhadap program tersebut.
"Kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi harus menghasilkan manfaat nyata. Bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan pemberdayaan masyarakat yang terukur dan berkelanjutan," ujarnya.
Dari Legalitas Menuju Pemberdayaan
Program 56 akta pendirian yayasan gratis tahun 2026 dijadwalkan memasuki tahap penyerahan pada 25 Oktober mendatang.
Bagi Abata, pembuatan akta bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal membantu masyarakat membangun lembaga yang memiliki kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan kemampuan memberikan pelayanan secara berkelanjutan.
Kolaborasi dengan INI NTB pada 2024, IPPAT NTB pada 2026, serta perhatian Biro Kesra Pemprov NTB menunjukkan potensi kerja bersama antara pendidikan, profesi hukum, dan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Memasuki usia ke-17 tahun, SEKOLAH ABATA LOMBOK berupaya membuktikan bahwa kebesaran sekolah tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah siswanya, tetapi juga oleh luasnya manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
"ABATA TUMBUH, MASYARAKAT BERDAYA."
SEKOLAH ABATA LOMBOK
www.abatalombok.sch.id | 0818544999
PENGURUS WILAYAH IPPAT NTB
www.ippatntb.or.id
Saharjo Lombok Sekolah ABATA Lombok SD it Sdit Abata Lombok SD it Smpit Abata Lombok TK IT ABATA PRAYA
0 Komentar